Kemenparekraf-UN DESA Sukses Gulirkan Workshop for Promoting Inklusi Sosial di Sektor Ekraf di Tiga Kota Besar Indonesia

Bali, 2 September 2024 – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama dengan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) berhasil menyelesaikan rangkaian Workshop for Promoting Social Inclusion in the Creative Economy Sector di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya saat menghadiri workshop di Jakarta pada 27 Agustus 2024 menjelaskan, selain menjadi rangkaian Road to The 4th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2024 yang akan dilaksanakan di Tashkent, Uzbekistan, pada  2-4 Oktober 2024, workshop ini dikatakan Sandiaga, merupakan salah satu implementasi dari resolusi PBB Nomor 78/133 tahun 2023 tentang Promoting Creative Economy for Sustainable Development yang diinisiasi Indonesia.

“Bukan hanya sekadar bicara, kami benar-benar melakukan upaya konkret dalam mewujudkan kreativitas yang inklusif,” kata Sandiaga.

Hal tersebut sejalan dengan moto World Conference on Creative Economy – Inclusively Creative. 

Dalam pelaksanaan WCCE yang akan datang, Menparekraf Sandiaga berharap dapat menyampaikan terkait kegiatan ini yang tidak hanya sebagai pilot project namun dapat diduplikasi di negara lain dan juga memperkuat kehadiran Indonesia sebagai negara terdepan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

UN Resident Coordinator, Gita Sabharwal, dalam sambutannya pada pelaksanaan workshop di Jakarta, Selasa (27/9/2024), mengungkapkan bahwa PBB mengapresiasi Indonesia atas capaian WCCE yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Dimana peranan ekonomi kreatif sebagai pendorong SDG semakin dapat terlihat di Indonesia.

“Indonesia memiliki posisi yang baik dalam menyebarkan praktik baik dan lesson learned melalui kerja sama Selatan-Selatan. PBB akan mendukung Indonesia dalam menunjukkan kekayaan warisannya dan mempromosikan produknya secara global,” ujar Gita.

Workshop yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 27 Agustus 2024, DI Yogyakarta pada 29-30 Agustus 2024, dan ditutup di Bali pada 1-2 September 2024 dihadiri 200 perwakilan peserta dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, dinas, hingga pelaku inklusi ekraf yang mewakili komunitas rentan (disabilitas, pemuda, perempuan, dan lanjut usia).

Dalam penutup rangkaian kegiatan di Bali, Social Affairs Officer, United Nations Department for Economic and Social Affairs, UN DESA, Broddi Sigurdsson, menyampaikan komitmennya untuk terus merangkul kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Kami akan terus memastikan bahwa kita semua bisa berjalan bersama. Kami (PBB) memiliki target SDG’s namun untuk pelaksanaannya tentu akan tetap fokus kepada masyarakat lokal. Kami dari PBB akan selalu bersama kalian dan akan terus bekerja sama dengan kalian di masa depan,” ujar Broddi.

Inter-regional Adviser on Social Inclusion UN DESA, Matthieu Cognac, dalam pembukaan kegiatan di Yogyakarta pada 29 Agustus 2024 menyampaikan secara global baru 17 persen dari target SDGs yang berhasil terlaksana. Namun tim UN DESA mengapresiasi Indonesia termasuk yang paling tinggi tingkat implementasinya dibandingkan global. 

“Indonesia sebagai negara kepulauan dapat mencakup banyak orang di pulau-pulau kecil, hal tersebut dapat menjadi contoh yang baik untuk negara – negara pulau kecil dan negara dengan ekonomi kurang berkembang,” kata Matthieu.

Selama berlangsungnya workshop di tiga kota dapat disimpulkan bahwa masih perlu dukungan dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah, untuk memberikan ruang aman bagi pelaku ekonomi kreatif disabilitas dalam berkarya, serta memberikan perlindungan baik dalam bentuk jaminan sosial ataupun kebijakan. 

Kendati demikian berbagai dukungan tersebut harus memperhatikan dan menyesuaikan kekayaan budaya setempat yang harus tetap dihormati.

Hasil diskusi dalam workshop ini akan disusun menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada UN DESA untuk selanjutnya dapat diduplikasi melalui kerja sama multilateral dengan negara lainnya.